Angreni’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

Batasan Nilai Penjaminan Simpanan Turun, Kreativitas Bank Meningkat October 9, 2009

Filed under: Manajemen Risiko — angreni @ 1:13 pm

Berdasarkan UU RI No 24 tanggal 22 September 2004, Presiden telah menetapkan Lembaga Penjamin Simpanan  (LPS) sebagai  suatu lembaga independen, yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Setahun kemudian, sejak 22 September 2005 LPS resmi beroperasi.  Sejak itu sampai dengan 21 Maret 2006 seluruh simpanan berapapun besarnya dijamin, kemudian sejak 22 Maret 2006 sampai dengan 21 September 2006 simpanan yang dijamin maksimum Rp 5 milyar, dan sejak 22 September 2006 sampai dengan 21 Maret 2007 maksimum simpanan yang dijamin Rp 1 milyar, dan mulai 22 Maret 2007 maksimum simpanan yang dijamin hanya Rp 100 juta.   Simpanan lebih besar dari Rp 100 juta tetap akan dijamin LPS sampai dengan  Rp 100 juta, sedangkan untuk bagian simpanan selebihnya akan dijamin dari hasil penjualan asset bank saat dilakukan likuidasi.  Jadi pada dasarnya seluruh dana nasabah tetap dijamin, hanya si penjamin dan cara pencairannya saja yang berbeda.   Siapkah perbankan menghadapi penurunan pembatasan simpanan dana nasabah tersebut?. Bagaimana pengaruhnya terhadap strategi mobilisasi dana nasabah besar, terutama dengan memperhatikan profil dan kebiasaan para nasabah, adalah pertanyaan yang wajar bermunculan.

 

Oleh karena pengumuman LPS tentang pemberlakuan pembatasan simpanan yang dijamin telah dikeluarkan jauh-jauh hari, bahkan sejak berdirinya lembaga ini, nampaknya bank-bank telah siap.  Menurut data LPS, dari 92 juta rekening penabung di perbankan, 98 persen  memiliki saldo sampai dengan Rp 100 juta; hanya 2 persen yang memiliki saldo lebih dari Rp 100 juta, yang dalam hal ini tidak 100 persen dijamin oleh LPS.  Jadi yang perlu dicermati adalah segmen penabung yang 2 persen  ini.  Bagi  bank yang telah menerapkan manajemen risiko dengan baik, tepat dan konsisten, akan menghadapinya dengan percaya diri, boleh dikatakan tidak ada pengaruh yang nyata, misalnya kemungkinan terjadinya  pelarian deposan, pengalihan bentuk-bentuk investasi di luar simpanan dan deposito di bank.  Apalagi bila bank telah pula menerapkan prinsip-prinsip GCG,  barangtentu  pengungkapan informasi mengenai   filosofi, prinsip dan praktek manajemen risiko yang baik akan dilaksanakan.  Nasabah dan deposan tinggal membaca bagaimana  tingkat kesehatan  dan  profil risiko bank tersebut dari waktu ke waktu. 

 

Tantangan perbankan kemudian  adalah bagaimana bank meyakinkan nasabahnya  bahwa bank mereka sehat dengan profil risiko dalam batas-batas yang dapat diterima. Dibutuhkan peran marketing, publikasi dan edukasi kepada para nasabahnya agar mereka  paham jargon-jargon indikator kesehatan bank dengan profil risiko yang dapat diterima, sehingga tetap memilih bank tersebut.  Bank-bank demikian malahan  diuntungkan dan menikmati insentif dari pemberlakuan pembatasan ini karena mereka dapat kebanjiran nasabah dari bank lain yang kurang transparan mengelola risiko. Strategi bank dengan fokus pengembangan dana besar dari nasabah individual, sebut saja dengan pelayanan pribadi seperti Priority Banking, Wealth Management, Preferred Circle, dan lain-lain akan semakin marak dengan jenis layanan tambahan berupa edukasi nasabah tentang pemahaman dasar-dasar manajemen risiko bank. Bank dengan layanan pribadi tersebut juga dituntut untuk lebih mengembangkan keberagaman product features, pelayanan yang lebih prima, dan pemberian berbagai jenis hadiah, karena nasabah prima tersebut selain menuntut sukubunga maksimum penjaminan (yang sebelumnya juga sudah dinikmatinya),  kini sebagian dananya tidak dijamin lagi oleh LPS, sehingga perlu semacam kompensasi.

 

Selain penajaman strategi bank, perubahan selektivitas nasabah deposan, kiranya catatan lain juga perlu ditujukan kepada LPS.  Dengan penurunan pembatasan simpanan nasabah yang dijamin, sudah selayaknya LPS meninjau kembali keharusan bank membayar  premi berdasarkan   jumlah total  simpanan bank.  Demikian pula tinggi rendahnya premi asuransi yang dibebankan bank, seyogyanya tidak sama rata, sehingga ada perlakuan adil, ada insentif  bagi bank dengan profil risiko dan tingkat kesehatan yang lebih baik, membayar premi penjaminan lebih murah. Jadi berlaku asas  risk based premium. Bahkan ekstremnya bila bank tersebut telah memiliki investment grade AAA, misalnya maka tidak perlu mengikuti skema penjaminan lagi. Kita pun memahami bila LPS pada tahap-tahap  awal masih membutuhkan  investasi dan biaya yang memadai, guna perkuatan sistem penjamin simpanan.  Namun dengan berjalannya waktu, dengan kualitas pengawasan Bank Indonesia yang lebih baik (risk based supervision, dan risk based audit), dengan penerapan manajemen risiko bank yang best fit, LPS tidak terlalu terekspose risiko likuiditas dan solvabilitas dari bank-bank yang dijaminnya.  Dengan system pemberlakuan premi demikian (risk based premium), biaya yang ditanggung bank untuk mobilisasi dana bisa lebih efisien, yang pada gilirannya bunga pinjaman dapat diturunkan lebih besar lagi, tanpa mengurangi margin yang direncanakan.  Semoga. (Gayatri Rawit Angreni).

EDITORIAL Majalah Manajemen Risiko “STABILITAS”

Jakarta, 6 Maret 2007.

 

Mendesakkah Manajemen Risiko Di BUMN ?

Filed under: Manajemen Risiko — angreni @ 1:11 pm

Kendati tiga tahapan strategi utama pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah dilampaui yaitu tahap konsolidasi (2002), tahap revitalisasi (2003-2004), dan tahap pertumbuhan (2005-2006), namun kinerja BUMN nampaknya masih belum optimal sesuai harapan pemangku kepentingan, terutama bagi pemegang saham. Dari 139 BUMN yang ada, baru 30 BUMN yang berkontribusi besar kepada Negara, baik secara penguasaan asset (yaitu sebesar 90 persen dari total asset BUMN), maupun yang menyumbangkan deviden (terbesar) ke Negara. BUMN lainnya masih tergolong memiliki laba yang rendah dibandingkan pesaingnya, atau bila dilakukan benchmark di masing-masing industri sejenis. BUMN demikian termasuk kategori BUMN pelengkap.  Mampukah BUMN pelengkap mendongkrak  kinerjanya?. Paling tidak dicegah nilainya agar tidak merosot, bahkan membebani Negara?.

Target Kementerian BUMN tahun 2015 adalah memiliki  30 BUMN yang benar-benar strategis dan dibutuhkan Negara, yaitu BUMN  yang hanya diperlukan  bagi kegiatan pelayanan publik, berperan dalam pertahanan dan keamanan dan industri strategis lainnya bagi Negara. Kriteria dan kategorisasi menjadi hal yang penting dan mesti dilakukan secara visioner.  Jangan sampai di tengah perjalanan, terdapat ketidaksepakatan akan kriteria  industri strategis, misalnya.  Di luar kriteria tersebut, BUMN yang dipertahankan sebaiknya yang  memiliki budaya korporasi yang mendukung pencapaian visi perusahaan, menerapkan GCG dengan benar, memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih besar daripada rata-rata pertumbuhan industri sejenis, memiliki tingkat efisiensi yang tinggi, sehingga fondasi perusahaan mampu bersaing secara global. Salah satu jalan menuju BUMN demikian adalah melalui privatisasi, agar kinerja BUMN yang dipertahankan terdorong makin baik sehingga visi BUMN tahun 2015 tercapai. Enambelas perusahaan BUMN telah menjadi  perusahaan publik, dan  12 BUMN  menyusul diprivatisasi  tahun ini,  diantaranya dengan cara IPO. 

Tahap awal dan dasar pengelolaan berdasarkan Good Corporate Governance (GCG), dengan demikian merupakan prinsip utama yang harus diterapkan terlebih dahulu.  Berdasarkan  kajian Bank Dunia, bahwa krisis yang melanda  Indonesia dan Negara-negara Asia lainnya disebabkan antara lain lemahnya implementasi GCG pada perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan milik negara.  Kelemahan implementasi dapat dilihat pada minimnya keterbukaan perusahaan termasuk keterbukaan dalam pelaporan kinerja keuangan, kewajiban kredit, terutama bagi perusahaan yang belum go publik. Kurangnya pemberdayaan komisaris sebagai pengawas terhadap aktivitas manajemen dan ketidakmampuan akuntan dan auditor memberikan kontribusi atas sistem pengawasan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari tahap revitalisasi perusahaan, SK GCG bagi BUMN telah dikeluarkan pada tahun 2002, yang dipertegas dalam UU 19 tahun 2003 tentang BUMN.  

Manajemen risiko adalah bagian penting dari prinsip GCG.  Kendati anggapan selama ini bahwa manajemen risiko  dianggap lebih penting di  sektor perbankan, dan bank BUMN telah menerapkannya dalam koridor regulator Bank Indonesia, namun mencermati target tahun 2015 di atas, manajemen risiko di BUMN kiranya telah semakin penting dan mendesak untuk diterapkan. Walaupun kita juga mengetahui bahwa bagi perusahaan BUMN non-bank telah diterapkan penandatangan pakta integritas, yang menghendaki bahwa  keputusan pengurus perusahaan dilakukan dengan itikad baik, diligent, dan tidak ada konflik kepentingan, sehingga kalau terjadi putusan yang tidak mendasarkan pada pakta integritas, pengurus tersebut harus menanggung risikonya sampai dengan harta pribadi.  Sayangnya kita tidak hanya bicara masalah risiko yang ditanggung pengurus, namun juga risiko dan kerugian yang membebani perusahaan. Praktek manajemen risiko yang tepat, best fit mampu mendukung upaya pencegahan bahkan memberikan nilai tambah  (added value) bagi perusahaan.

Berbagai pendorong perlunya perusahaan menerapkan manajemen risiko dengan baik, tidak terkecuali perusahaan BUMN, antara lain karena  perkembangan teknologi dan sistem informasi yang semakin pesat, tekanan globalisasi yang mengharuskan perusahaan lebih efisien,  produktif dan kreatif menciptakan pruduk yang makin berkualitas dengan harga yang bersaing tanpa kehilangan pangsa pasar. Perdagangan yang semakin bebas, instrumen keuangan yang semakin bervariasi dan kompleks, serta deregulasi industri tertentu, yang menuntut berbagai corporate & business  restructuring. Selanjutnya, perusahaan dituntut mampu melindungi dirinya  dari berbagai risiko  dengan cara mengidentifikasi dan memetakan eksposure  risiko secara komprehensif, terutama yang  berpotensi tinggi menghancurkan perusahaan.

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan dan bisnis perusahaan. Dalam proses identifikasi risiko, terkandung proses memahami jenis risiko pada aktivitas fungsional, menetapkan indikator risiko dan membuat peta risiko.  Dengan mengukur risiko, kita mampu memahami tingkat intensitas risiko, sedangkan dalam proses pengendalian risiko perusahaan diharapkan mampu pula memitigasi risiko,  yang antara lain dengan penetapan limit dan pencadangan kerugian sesuai tingkat risikonya.  Dengan pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan tingkat keparahan dan frekuensi risiko, maka perusahaan dapat tindakan bisnis disertai mitigasi risiko, mengalihkan risiko, membagi risiko dengan pihak lain (risk sharing), dan kalau perlu menghindari risiko. Melalui  proses self assessment yang mengikutsertakan seluruh fungsi  strategis perusahaan, manajemen risiko menjadi bagian dari pekerjaan. Manajemen risiko pun dapat mengoptimalkan return pada tingkat risiko yang dapat diterima, melindungi modal perusahaan dari pengambilan risiko di luar kemampuan perusahaan. Manajemen risiko berupaya agar perusahaan beraktivitas secara sustainable. Begitu banyak dampak positif  yang dijanjikan dari praktek manajemen risiko.  Namun  penerapan manajemen risiko memerlukan prasyarat utama yakni komitmen terutama dari manajemen puncak, berupa kesadaran dan kesamaan pengertian akan pentingnya manajemen risiko di seluruh jajaran perusahaan. Akhirnya, harapan bahwa BUMN pelengkap dapat pula menyumbangkan pajak kepada Negara lebih besar, pembayaran deviden lebih tinggi, menyerap tenaga kerja lebih banyak, menggerakkan investasi dalam negeri lebih cepat, menstimulasi pertumbuhan ekonomi wilayah maupun nasional lebih besar, kiranya bukan mimpi belaka. Alangkah idealnya. (Gayatri Rawit Angreni).

 

EDITORIAL Majalah Manajemen Risiko ”STABILITAS” .

Jakarta, 28 Juni 2008.

 

Segudang Harapan Tertumpu Pada Resi Gudang

Filed under: Uncategorized — angreni @ 1:10 pm

Undang-Undang No.9 Tahun 2006 tanggal 14 Juli 2006 tentang Sistem Resi Gudang akhirnya efektif berlaku. UU ini mengatur tentang Resi Gudang sebagai bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang. UU ini dinanti banyak pihak, antara lain petani, pengusaha kecil dan menengah serta kalangan perbankan,  dan tentunya Pemerintah. Terlebih dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 36 tanggal 22 Juni 2007 sebagai Juklak UU No 9 tersebut, dan Permen Perdagangan No 26 tahun 2007 tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan  Sistem Resi Gudang ini, mengisyaratkan bahwa secara peraturan, sistem Resi Gudang telah memadai sebagai landasan implementasi.

Keberadaan Resi Gudang diharapkan mampu meningkatkan volume perdagangan dan menghemat biaya, karena dalam hal terjadi transaksi perdagangan dan jual beli barang, tidak perlu dilakukan pemeriksaan  maupun  peralihan komoditas secara fisik, melainkan cukup dengan pengalihan kepemilikan Resi Gudang. Di samping itu, Sistem Resi Gudang dapat pula membantu menstabilkan harga pasar karena transaksi penjualan komodititas dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa mengenal musim.   Selanjutnya, dengan terdapatnya catatan yang akurat  dari Pengelola Gudang atas  seluruh jumlah dan jenis komoditi yang terdapat dalam Sistem Resi Gudang,  dapat membantu pemerintah dalam mengendalikan harga produk strategis dan menjamin persediaan komoditas secara nasional. Di sektor pembiayaan, keberadaan Resi Gudang dapat meningkatkan efisiensi sistem pembiayaan terutama dalam hal akses pembiayaan ke perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.  Akses modal kerja bagi debitur, petani, pengusaha UKM untuk memproduksi barang, melakukan  transaksi perdagangan barang dan mengembangkan usahanya menjadi lebih terbuka. Mereka dapat menjaminkan stok komoditi yang dimilikinya tanpa harus menunggu waktu tertentu, harga tertentu, dan pembuktian barang serta pemindahan barang secara fisik, melainkan cukup dengan menyerahkan Resi Gudang kepada krediturnya.  Sebaliknya, bagi kreditur sistem ini  dapat memberikan kepastian hak jaminan atas Resi Gudang, yang digunakan sebagai bukti kepemilikan atas barang yang diserahkan.  Atas barang-barang yang dijaminkan tersebut, bank atau  kreditur tidak perlu melakukan pemeliharaan maupun pengawasan, karena Pengelola Gudang yang menerbitkan Resi Gudang lah yang akan melakukannya. Bahkan ketika terdapat barang-barang yang mengalami penurunan mutu, Pengelola Gudang akan bertanggung jawab.  Namun sejauh mana pertanggung jawaban para Pengelola Gudang ini bila benar-benar terjadi risiko kerusakan, tentulah harus diatur dalam  juklak teknisnya, sehingga tidak terdapat keragu-raguan dari para pihak yang terlibat.  Sebagai bukti hak jaminan, kreditur wajib mendaftarkan Resi Gudang  jaminan kredit ke Pusat Registrasi Resi Gudang, yaitu PT Kliring Berjangka Indonesia yang akan  melakukan pendaftaran hak jaminan kreditur pemegang hak jaminan tersebut.  Dalam perjalanannya, bila debitur wan prestasi, dengan hak yang dimiliki kreditur, mereka dapat langsung melakukan eksekusi tanpa memerlukan penetapan Pengadilan, sehingga prosesnya lebih sederhana, cepat,  dan dengan biaya yang lebih murah. Kabar baik lainnya adalah, Resi Gudang kini  menjadi nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP hingga sebesar 70 persen seperti yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia PBI no 9/6/ tahun 2007. Ini berarti bahwa bank dapat menghemat biaya pencadangan risiko kredit. Dengan aspek penunjang antara lain: mitigasi risiko agunan, penghematan PPAP, kecepatan proses eksekusi agunan, pengurangan biaya overhead cost dan  pengendalian risiko kredit yang lebih baik,   pada gilirannya bank dapat menurunkan lending rate yang ditawarkan.  Namun harapan hendaknya jangan berlebihan, karena Resi Gudang hanyalah salah satu aspek dari lima aspek utama pemberian kredit yang dikenal dengan analisis 5C’s of credit (Character, Capacity, Capital, Condition of economy dan Collateral), dalam bank meyakini kelayakan usaha dan tingkat pengembalian kredit yang tinggi. Tentunya kita bisa memahami bila bank harus pula meyakini aspek lainnya.

Akhirnya, kredibilitas infrastruktur lembaga penunjang sistem Resi Gudang merupakan kunci keberhasilan implementasi di lapangan.  Oleh karena itu, kita berharap  agar Lembaga Penunjang  seperti Pengelola Gudang, Pusat Registrasi Resi Gudang, Lembaga Penilai Kesesuaian Standar Barang dan Badan Pengawas Resi Gudang dapat segera membuktikan perannya kepada  para pengguna sistem Resi Gudang, sehingga kepercayaan pelaku pasar semakin besar di waktu-waktu mendatang.  (Gayatri Rawit Angreni).   

 

EDITORIAL  Majalah Manajemen Risiko “STABILITAS”

Bulan Juli 2007.

 

Warna Risiko Politik Tahun 2009

Filed under: Uncategorized — angreni @ 1:09 pm

Menapaki tahun baru 2009, para pengambil keputusan  telah mulai memetakan risiko politik ke depan, cara mitigasinya dan strategi pengendaliannya.  Ini tidak mengherankan, karena risiko politik banyak mendominasi analisis dan strategi para  pengambil keputusan, antara lain pebisnis,  ketika mereka mulai membangun dan mengembangkan usahanya.  Di Negara berkembang seperti Indonesia, situasi politik ditengarai sebagai penghasil risiko yang paling tinggi, sekaligus pembuka peluang yang besar bagi para pemangku kepentingan; bila mereka jeli mengoptimalkan posisinya. Terlebih tahun 2009 sebagai tahun istimewa dengan agenda pesta demokrasinya, yakni pemilihan umum wakil rakyat di berbagai tingkatan yang bakal duduk di kursi lembaga legislatif dan pemilihan presiden secara langsung.  Tidak berlebihan bila masyarakat mengharapkan tercapainya kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan yang wajar, melalui suatu pesta demokrasi yang berbiaya tinggi tersebut.  Pernak pernik perpolitikan bagi kacamata bisnis tidak akan lepas dari kepentingannya sebagai pencari peluang dan keuntungan.  Namun risikonya perlu diwaspadai, karena apabila langkah perusahaan tidak tepat, kurang selektif, salah-salah  kerjasama yang dibangun dengan pihak tertentu bisa  mengurangi kepercayaan, meningkatkan risiko hokum dan reputasi  serta   menambah kerugian keuangan.

Persiapan dan langkah pemerintah di bidang ekonomi terkait pula dengan profil risiko politik dari pemerintah.  Yang banyak menyedot perhatian publik antara lain adalah langkah penanggulangan krisis keuangan global.  Krisis ini terbilang mengejutkan, baik ditilik dari singkatnya proses dan tanda-tanda yang menyertainya maupun dari tingkat keparahan dan lamanya pemulihan. Krisis dimulai pada semester pertama tahun 2007, ketika  kasus  subprime mortgage mulai merebak  di Amerika Serikat,  disusul dengan penutupan beberapa  lembaga keuangan besar di Amerika Serikat, dan yang terakhir penipuan berkedok investasi yang melibatkan oleh mantan petinggi perusahaan investasi yang bernama Maddoff,  dengan segala akibatnya. Rentetan peristiwa ekonomi Negara adidaya itu menjadi pemicu risiko politik di Amerika Serikat, tak ayal merembet pula ke Negara kita.  Bagaimana Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan Bapepam menyikapinya, telah banyak dicatat dan dipuji sebagai langkah yang tepat.  Namun langkah pemerintah tidak akan berhenti sampai di situ tentunya. Di tahun 2009 pemerintah diharapkan mampu melahirkan kebijakan   yang dapat mengendalikan macro political risk yang timbul akibat resesi global, berkurangnya permintaan produk dan jasa seiring dengan menyempitnya pasar, hilangnya keuntungan, keharusan melakukan efisiensi besar-besaran antara lain dengan melakukan pemutusan hubungan kerja para karyawannya, bahkan sampai dengan penutupan usaha dan perusahaan, bukanlah hal yang mengejutkan lagi.  Undang-Undang kepailitan dan kebangkrutan diprediksi bakal  banyak digunakan secara efektif guna menyeimbangkan hak dan kewajiban antara perusahaan yang telah menyerah dengan para krediturnya.  Demikian pula fengan adanya SKB empat Menteri tentang perburuhan dan hubungan industrial yang sempat mengundang kontroversi, akan lebih banyak disorot  efektivitas penerapannya.

Kompleksitas pengambilan keputusan pemerintah meningkat seiring dengan masalah ikutan yang mungkin terjadi, seperti tingginya angka pengangguran, meningkatnya impor barang secara illegal, penurunan harga komoditas yang selama ini diandalkan sebagai sumber devisa Negara, seperti CPO.  Desakan untuk mengembangkan agroindustri yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, kemudian menjadi pemikiran yang makin serius. Sebagai layaknya sebuah korporasi, pemerintah juga tidak lepas dari usaha meningkatkan pendapatannya,  antara lain dengan diberlakukannya Sunset Policy di bidang pajak.  Hal ini juga akan merubah pola pembayaran dan jumlah pajak (PPN, PPh dan pajak lainnya) yang harus dibayarkan oleh perusahaan maupun wajib pajak pribadi.  Konsekuensinya kemudian adalah penegakan hukum  yang semakin  gencar, terutama bagi yang belum memenuhi kewajiban pajak secara semestinya.

Pengambilan kebijakan di bidang ekonomi tersebut di atas, erat kaitannya dengan profil risiko politik pemerintah.  Namun bidang lingkungan hidup kini semakin menempati posisi yang penting dan mampu mewarnai risiko politik pula.  Sebagai contoh, kepedulian pemerintah terhadap lingkungan hidup menjadi perhatian Negara lain.  Kita masih ingat ketika kebakaran hutan di Sumatera menjadi sinyal negatif bagi hubungan bilateral dengan Negara tetangga kita.  Data dan informasi tentang lingkungan dan kekayaan hayati secara global lengkap dimiliki oleh para pecinta dan pemerhati lingkungan tingkat global.  Bila perlu mereka menggunakan bargaining power untuk mengoptimalkan pelestarian lingkungan alam.  Pemanasan global, ekolabeling, pencemaran dan pengrusakan lingkungan adalah sebagian dari isu yang harus ditangani pemerintah.  Hal ini kadangkala menjadi dilematis ketika Negara sedang menghadapi defisit anggaran, yang mencoba menutupinya dari eksplorasi penambangan yang terkadang berlebihan, hingga mengorbankan hutan lindung di sekitarnya.  Demikian pula langkah pengendali bencana ekologis (banjir, tanah longsor)  yang kurang optimal dari pemerintah, menyebabkan banyaknya  korban jiwa, harta dan lingkungan.

  Kebijakan, langkah dan komitmen pemerintah untuk terus menangani isu strategis, rawan, dan yang paling prioritas, sangat menentukan gambaran risiko politik ke depan. Pressure group akan selalu memantau aspek yang dianggap paling penting dan mendesak bagi mereka.  Yang perlu diperhatikan adalah cara penyampaiannya,  seyogyanya  tidak perlu menggunakan cara kekerasan, kebrutalan, konflik dan bentrok dengan aparat pemerintah, hanya demi menarik perhatian para pemangku kepentingan.

Itulah sebagian aspek penting yang mewarnai risiko politik dari pemerintah.  Aspek tersebut saling terkait satu sama lain.  Proses pemetaan risiko dimulai dengan pemahaman dan identifikasi risiko politik dan pemicunya, akibat yang ditimbulkan, pengukuran risiko dan pengendalian risiko.  Business intelligent atas kondisi pasar, industri maupun Negara tujuan investasi perusahaan, merupakan alat yang mendukung pemetaan risiko.

Akhirnya besar kecilnya risiko politik dan kerawanan pengendaliannya tergantung dari tiga aspek besar, pertama  intensitas dan magnitude pemicu dari luar, ketidakstabilan situasi politik suatu Negara, dan kualitas dan efektivitas kebijakan publik  yang dihasilkan pemerintah. Kedua, bagaimana hubungan pengendalian organisasi/ perusahaan terhadap penyebab risiko politik yang berasal dari luar perusahaan, dan aspek ketiga adalah kualitas dari proses manajemen risiko politik dalam organisasi/perusahaan.  Tidak berlebihan bila suatu organisasi/perusahaan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas prima dalam mengelola risiko politik akan menuai hasilnya dalam kinerjanya yang prima pula, karena bukan saja perusahaan mampu menurunkan kerugian namun mendapatkan pula peluang yang diciptakan dari situasi politik yang terjadi. Kerangka kerja manajemen risiko politik, bercirikan komponen penting yaitu adanya pembagian tugas dan tanggung jawab organisasi yang jelas, delegasi wewenang penanggulangan risiko yang seimbang antara kepraktisan dan unsur kontrol, adanya kebijakan dan prosedur pengendalian yang tepat, sistem pelaporan yang memadai untuk pengambilan keputusan secara tepat, dan monitoring risiko secara rutin.   Karena sifat dari pemicu risiko politik biasanya tidak dapat dikontrol dan hanya dapat dimitigasi oleh perusahaan, padahal   kerugian yang diakibatkan bisa tidak terbatas, maka mengasuransikan risiko politik makro merupakan suatu alternatif yang bisa dipertimbangkan (Gayatri Rawit Angreni).

 

EDITORIAL Majalah Manajemen Risiko ”STABILITAS”

Bulan Desember 2008

(Jakarta, 29 Desember 2008)

 

Cermat Menghitung Risiko Waralaba

Filed under: Uncategorized — angreni @ 1:06 pm

Waralaba diperkenalkan pertama kali pada tahun 1850an oleh Issac Singer, pembuat mesin jahit Singer di Amerika Serikat ketika ingin meningkatkan distribusi penjualan mesin jahitnya.  Kini waralaba semakin menjamur dan berkembang. Saat ini bisnis waralaba menguasai lebih dari 60 persen sektor perdagangan di Amerika Serikat. Di Indonesia pun ternyata sama berkembangnya; lebih dari 230 perusahaan waralaba dengan 3500 outlet  tercatat di Departemen Perdagangan.  Perkembangan ini juga didukung oleh meningkatnya minat perbankan membiayai bisnis waralaba, dari mulai kafe,  program pendidikan, studio foto, apotik, salon, travel biro, sampai rumah makan siap saji yang semakin mendominasi pasar waralaba.

Format bisnis waralaba,  yang semakin dikenal dan makin banyak ditekuni, kini  merupakan alternatif pengembangan bisnis yang menguntungkan dengan risiko yang relatif kecil.  Betapa tidak, seseorang atau sebuah perusahaan baru yang belum pernah berbisnis di bidang itu bisa mendirikan dan menerjuninya dengan kemungkinan keberhasilan yang tinggi, asalkan memiliki energi dan  komitmen untuk bekerjasama dengan franchisor yang baik, yang memiliki kekuatan dan  sumberdaya keahlian, reputasi, merk, dan resep serta strategi bisnis yang handal. Sedangkan franchisee, walaupun masih baru memasuki bisnis itu, cukup mengurus pendirian lokasi bisnis dan mengusahakan modal awal saja. 

Waralaba adalah suatu format bisnis di mana sebuah perusahaan, sebagai franchisor memberi hak kepada pihak franchisee untuk menjual produk, jasa dan atau layanan yang menggunakan kekayan intelektual sebagai ciri khas dari franchisor dengan peraturan dan persyaratan yang ditetapkan oleh franchisor.  Sebagai imbalannya, franchisee membayar initial fee  atau franchise fee dan royalty kepada franchisor.  Hubungan bisnis ini diharapkan menguntungkan kedua belah pihak.  Hal utama yang diberikan oleh franchisor kepada partnernya adalah penggunaan goodwill produk, jasa, layanan yang dilengkapi dengan strategi produksi, pemasaran, operasional, dan keahlian lain termasuk fasilitas penunjang yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis sebagai layaknya perusahaan kuat yang telah lama berdiri.  Hubungan yang saling menguntungkan dan kepercayaan dapat  tercipta bila masing-masing pihak menepati komitmen dan syarat yang ditetapkan pihak lainnya. Saling ketergantungan yang menguntungkan  inilah yang merupakan kunci sukses bisnis waralaba.

Namun risiko bisnis waralaba juga mesti dicermati, berinvestasi di waralaba belum berarti selalu untung atau sukses.  Dari data yang ada, peluang sukses waralaba di Indonesia hanya mencapai 60 persen saja, bandingkan dengan negeri asal waralaba yang mampu mencapai di atas 90 persen. Hal ini tentu banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang mendukung suksesnya bisnis ini, di samping kepastian hukum yang jelas tentunya. Walau pun dasar hukum waralaba telah ada yaitu dengan dikeluarkannya PP No 16 tahun 1997, namun para pelaku bisnis tetap dituntut cermat dalam  mengantisipasi risiko hukum dan reputasi; misalnya benar-benar memahami  isi kontrak yang memuat tentang hak dan kewajiban para pihak, agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.  Walaupun franchisee dapat menghemat waktu menjalani siklus bisnisnya, yaitu tanpa melalui fase start-up, namun jiwa kewirausahaan tetap menjadi kunci sukses bisnis waralaba, karena permasalahan di lapangan tidak selamanya mesti diserahkan solusinya kepada franchisor, tetapi harus ditangani dengan kehandalan jiwa bisnis dengan segala kreativitasnya. Akhirnya, kejelian memilih waralaba menjadi penting karena tidak semua waralaba menawarkan untung seperti yang dijanjikan mereka. Cermati dulu prasyarat mencapai untung. Waspadai waralaba yang sebenarnya belum kuat citra dan merek dagangnya dan belum  layak  sebagai waralaba, karena ingin menangguk untung mendapatkan fee telah ditawarkan kepada para franchisee, sehingga risiko kegagalannya  tinggi. Yang terpenting kembali kepada visi, misi dan nilai yang dicanangkan franchisor, diharapkan mampu dihayati dan dilaksanakan oleh para franchisee dengan tepat, sehingga bisnis ini dapat berkelanjutan dalam masa yang panjang.  Harapan para pelaku tentunya pada dukungan Pemerintah yang hendaknya dapat menyeleksi pendaftaran waralaba baik asing maupun domestik, sehingga franchisee tidak dirugikan dengan bisnis waralaba yang masih coba-coba.

 

EDITORIAL  Majalah Manajemen Risiko ”STABILITAS”

BULAN AGUSTUS 2007

Gayatri Rawit Angreni

Jakarta, 3 Agustus 2007.

 

Iming-Iming Apalagi Untuk Menerapkan GCG?

Filed under: Uncategorized — angreni @ 12:58 pm

Good Corporate Governance (GCG) atau prinsip tata kelola perusahaan yang baik bukanlah hal yang baru atau asing bagi para pengelola perusahaan.  Bahkan lembaga nirlaba dan Negara pun membutuhkan GCG yang lebih tepatnya disebut Good Government Governance, agar tetap hidup berkesinambungan (sustainable).  Bahwa bank yang paling getol mendengungkan dan menata dirinya agar berpraktek GCG, tentu sangat dipahami, mengingat bank memiliki fungsi sentral dan strategis dalam keuangan dan perekonomian Negara, antara lain melakukan fungsi intermediasi,  intermediasi ,anamembesarkan perusahaan yang berkembang, memfasilitasi berdirinya perusahaan baru, dan  meningkatkan  efisiensi alokasi modal.  Oleh karena itu bank dapat menghasilkan systemic risk, dan efek domino  bila mengalami kegagalan seperti yang ditunjukkannya  ketika krisis moneter sepuluh tahun yang lalu. Kita akui bahwa salah satu pemicu krisis moneter adalah kurangnya atau tidak diterapkannya GCG di perbankan secara konsisten, bahkan cenderung diabaikan. Selain tentu kurangnya modal dan lemahnya manajemen risiko yang notabene juga bagian dari paying  kerangka kerja GCG. 

 

Dalam berbagai prakarsanya, Bank Indonesia menegaskan  bahwa perbankanlah  yang paling lengkap memiliki dasar peraturan dan segala ketentuan terkait penerapan GCG, dimulai dari komitmennya yang tertuang dalam Undang-Undang Perbankan, kemudian struktur dan mekanisme governance telah  lengkap penuangannya dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI).  Selanjutnya,  melalui PBI GCG yang terbaru, bank diminta pula melaporkan pelaksanaan GCG di bank masing-masing secara komprehensif, sehingga seluruh aspek pengelolaan bank telah tersentuh rambu-rambu GCG.  Yang pada gilirannya, lima prinsip dasar GCG, yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness tercermin  dalam praktek-praktek pengelolaan bank. Cakupan pelaksanaan GCG pun sangat luas, meliputi pengaturan Lembaga Dewan Komisaris dan Direksi,  Komite, Fungsi Kepatuhan, Audit Internal dan Eksternal, Manajemen Risiko, Pihak Terkait dan penyediaan dana besar serta Rencana Strategis Bank. Bahkan kepedulian terhadap lingkungan usaha pun diperhatikan dalam suatu program yang disebut CSR (Corporate Social  Responsibility) yang tepat dan terarah. Pendeknya bila bank benar-benar konsisten dan mematuhi PBI tersebut,  kiranya akan terjaga dari kehancuran.  Sampai di sini kita masih bicara dalam kerangka  regulatory compliance.  Yang tidak kalah penting juga adalah ethical  behavior  yang dipercaya sebagai energi yang menghidupi GCG itu sendiri.  Betapa tidak, ethical   behavior  mencakup suatu nilai-nilai budaya, integritas, dan karakter para pelakunya.

 

Untuk sampai pada  ethical behavior, seringkali kita harus meyakini dulu, apa saja manfaat menerapkan GCG.  Sebagai contoh, investor maupun pemodal akan memberikan harga premium kepada perusahaan yang menerapkan GCG dengan konsisten (well governed company), dibandingkan dengan harga untuk perusahaan dengan kinerja keuangan  yang sama namun praktek GCG lebih buruk. Sehingga perusahaan yang well governed akan mendapatkan harga terbaik dan menjadi lebih efisien dalam bertransaksi.  Jadi GCG bisa berperan sebagai alat yang powerful untuk membangun bisnis yang  excellence. Dengan bisnis yang excellence  tentunya pertumbuhan dan ketahanan perusahaan  dalam jangka panjang akan membuahkan share owner value yang tinggi. Salah satu bentuknya adalah harga dan nilai saham yang membaik, yang sejatinya merupakan  hasil dari jalinan putusan strategis jajaran manajemen puncak yang tepat-governance– terus menerus dan berjangka panjang pula.

Akhirnya,  setelah BI menetapkan berbagai ketentuan dan pedoman GCG, harapan kita tentu pada kelangsungan dari penerapan GCG yang konsisten dan terus menerus. Peran BI dalam memantau dan menindaklanjuti laporan bank-bank atas penerapan GCG, sangatlah penting  Sama pentingnya dengan meluruskan bank yang belum melaksanakan GCG dengan baik. Bank yang terbukti berhasil menerapkan GCG di perusahaannya pun patut  diberikan reward dan insentif dari regulator, yang kemudian Governance Model mereka dipublikasikan  sebagai referensi bank-bank lainnya. Dengan demikian terdapat proses perbaikan penerapan GCG dari waktu ke waktu dan jalinan interaksi kongkrit antara regulator dengan para  pengelola bank, serta terjaganya motivasi untuk menerapkan GCG tiada henti.  Semoga. (Gayatri Rawit Angreni).

 

Editorial Majalah Manajemen Risiko “STABILITAS”

Bulan  Mei 2007

Jakarta 10 Mei 2007.

 

Pentingnya Manajemen Risiko Guna Meningkatkan Daya Saing Perusahaan

Filed under: Uncategorized — angreni @ 12:43 pm

Risk Management can help you seize opportunity not just avoid danger (Don Borge).

Pada awal proses implementasinya, manajemen risiko seringkali dipersepsikan sebagai penghambat kemajuan, memperlama proses internal perusahaan, dan membebani keuangan perusahaan,  serta hal negatif lainnya.  Namun dengan berjalannya waktu, apalagi setelah menghadapi dan mengalami  krisis moneter serta krisis keuangan global, akhirnya para pelaku ekonomi mengakui bahwa penerapan manajemen risiko di perusahaan telah menjadi suatu kebutuhan. Termasuk dalam meraih peluang bisnis,  bukan semata-mata menghindari bahaya kerugian.

Harapan dan Dorongan Para Pemangku Kepentingan:

Industri perbankan adalah industri padat modal, kompetensi dan padat informasi, industri yang berbasis kepercayaan,  bisnis mengelola risiko.  Dengan demikian sudah sewajarnya bila penerapan manajemen risiko yang tepat (best fit) menjadi  suatu keniscayaan.  Apalagi dengan perannya sebagai sumber dana pembiayaan berbagai sektor industri, perdagangan dan jasa. Membiayai perusahaan yang baru berdiri, bertumbuh sampai berkembang. Bank juga berperan dalam meningkatkan efsisiensi alokasi modal. Dengan sifatnya yang highly leveraged, sudah sewajarnya bila industri perbankan tergolong highly regulated industry

Berbagai harapan para pemangku kepentingan bank, mendorong manajemen bank berusaha memenuhinya.  Yang pertama, regulator bank, yaitu Bank Indonesia,  paling aktif mengatur ketentuan penerapan manajemen risiko berbasis Basel, praktek kehati-hatian  dan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG).  Yang kedua, nasabah yang menginginkan pelayanan prima, reputasi yang baik, terpercaya, dengan tetap menawarkan harga yang terbaik.  Ketiga, investor yang menghendaki dana yang ditanamkan di bank menghasilkan penghasilan yang tinggi dengan tingkat risiko yang dapat diterima. Penghasilan dapat berupa capital gain atas kenaikan harga saham, atau deviden saham.  Lebih lanjut, investor menginginkan pengungkapan informasi yang memadai, tidak ada kejutan yang menyebabkan mereka membuat keputusan investasi yang buruk.  Demikian pula harapan para mitra bank (suppliers, provider, agency, dan lain-lain) yang menginginkan bank selalu terpercaya, memiliki reputasi yang baik, menghasilkan kerjasama yang berkualitas dengan posisi win-win relationship. Rating agency pun menginginkan kliennya sebagai perusahaan yang konsisten dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, memiliki sistem dan prosedur yang memadai, serta memenuhi prinsip-prinsip GCG. Pemegang saham berharap banyak agar banknya selalu hidup sepanjang masa sebagai going concerns company, mampu memberikan pertumbuhan profit yang konsisten, menghasilkan devidend stream, dan menciptakan nilai tambah terus menerus. Belum lagi harapan dari manajemen dan karyawan bank yang selalu menginginkan banknya memiliki reputasi yang baik, memenuhi kebutuhan pengembangan diri, kepuasan berkarir dan memberikan penghargaan atas kinerja mereka. 

Untuk memenuhi harapan berbagai pihak tersebut, dibutuhkan suatu tata kelola manajemen risiko yang tepat.  Ibaratnya pakaian yang melekat di badan,  pas dengan ukuran tubuh pemakainya.  Tidak kebesaran dan tidak pula kesempitan. Demikian juga manajemen risiko di bank seyogyanya pas, tidak berlebihan (terlalu ketat) namun  tidak kekurangan (longgar). Semuanya disesuaikan dengan kompleksitas dan profil risiko setiap bank.

Lingkup Manajemen Risiko:

Risiko didefinisikan sebagai “kemungkinan suatu peristiwa terjadi tidak seperti yang diharapkan yang menimbulkan suatu kerugian”.  Sedangkan manajemen risiko adalah “serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank atau perusahaan”. Tujuan manajemen risiko adalah menjaga agar aktivitas operasional perusahaan tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuannya untuk menyerap kerugian, atau membahayakan kelangsungan usahanya.  Terdapat berbagai jenis risiko di bank, yaitu risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.  Risiko yang bukan termasuk risiko kredit dan pasar, dapat dimasukkan dalam kelompok risiko operasional. 

Menurut Bank Indonesia, jenis risiko penting yang harus dicermati bank-bank ada delapan, yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, stratejik, reputasi, dan risiko kepatuhan.  Risiko kredit adalah adalah risiko yang timbul sebagai kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya, baik karena tidak mampu atau tidak mau membayar kewajibannya.  Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena pergerakan variabel pasar (misalnya sukubunga, nilai tukar) dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank tersebut. Risiko likuiditas disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.  Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, antara lain: adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan, perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan komitmen organisasi. Risiko stratejik adalah risiko  yang disebabkan penetapan dan pelaksanaan strategi organisasi dan pengambilan keputusan  yang tidak tepat atau karena kurang responsifnya manajemen terhadap perubahan eksternal. Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif  yang terkait dengan kegiatan dan program kerja  organisasi atau persepsi negatif terhadap organisasi. Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional bank    Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan karena organisasi  tidak mematuhi atau tidak melaksanakan   peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.  Masing-masing risiko saling terkait dan berhubungan satu sama lain.  Untuk sektor atau industri lain tentu memiliki karakteristik risiko yang dominan yang mungkin berbeda, misalnya risiko politik, risiko sosial, risiko bisnis dan lain-lain. Risiko saling berkaitan satu sama lain.

Kerangka dan Komponen Manajemen Risiko:

Komponen Manajemen Risiko terdiri atas (1) komitmen dan kepemimpinan manajemen puncak (2) proses, (3) struktur organisasi, dan (4) infrastruktur.  Penerapan manajemen risiko dimulai dari komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari manajemen puncak (tone of the top),  yang tercermin dalam visi, misi dan value serta budaya perusahaan.  Nada dan gelombang filosofi risiko manajemen puncak tersebut sangat diperlukan sebagai rohnya manajemen risiko di perusahaan.  Tanpa roh yang kuat, manajemen risiko hanyalah sebuah slogan, prosedur, manual kaku yang tergeletak di laci dan lemari perusahaan tanpa suatu makna.

Komitmen  perlu dituangkan dalam risk management objective, risk appetite, dan risk charter perusahaan.  Komitmen setiap aktivitas bisnis dan fungsi perusahaan (antara lain: proses produksi, marketing, human capital, manajemen keuangan dan sistem informasi, pengawasan serta audit), berbasis manajemen risiko,  yang kemudian diintegrasikan dalam manajemen stratejik di tingkat corporate. 

Setiap fungsi perusahaan menjalani proses manajemen risiko,  yang dimulai dengan  identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko dan pemantauan risiko.  Tujuan identifikasi risiko adalah memahami jenis risiko pada aktivitas fungsional, sehingga ditemukan indikator-indikator risiko kunci (key risk indicators), dan akhirnya risiko dapat dipetakan dalam suatu profil yang mudah dimengerti: risiko rendah, risiko sedang dan risiko tinggi.

Pengukuran risiko diperlukan agar risiko dapat dikendalikan dan dipantau.  Dalam fungsi perusahaan atau proses bisnis yang baik, pengukuran risiko mampu mengetahui tingkat risiko dan intensitasnya.  Berbagai alat digunakan untuk mengukur risiko, misalnya Credit Risk Rating, Value at Risk, Risk Self Assessment.   

Pengendalian risiko meliputi penentuan tindakan yang diperlukan agar risiko masih di dalam batas yang dapat diterima.  Misalnya dengan penentuan limit suatu transaksi dan portofolio investasi, dengan pencadangan kerugian pada suatu jumlah maksimum tertentu, dan alat pengendali lainnya.

Akhirnya, pemantauan risiko bertujuan untuk memberikan masukan dalam rangka perbaikan aktivitas dan kinerja perusahaan.  Bahkan kalau perlu dilakukan eskalasi isu-isu yang penting dan mendesak di luar hal-hal rutin dan prosedural.  Bentuk pemantauan risiko dapat berupa laporan maupun rekomendasi tindakan. 

Proses manajemen risiko tersebut di atas dituangkan dalam kebijakan dan petunjuk teknis yang gamblang. Proses manajemen risiko bila dilakukan dengan sistematis, konsisten,  dengan bahasa yang sama, akan menghasilkan suatu irama manajemen risiko yang memberikan nilai tambah pada setiap rangkaian proses bisnis. 

Komponen sistem manajemen risiko berikutnya adalah struktur organisasi manajemen risiko,  yang mengatur tentang fungsi, peran, dan tanggung jawab berbagai departemen, komite, jalur putusan dan pelaporan, kompetensi  serta sumberdaya yang diperlukan dalam mendukung manajemen risiko.  Struktur organisasi disusun dengan menganut asas (1) check and balances, (2) segregation of duty dari berbagai kelompok unit kerja: risk taking unit, compliance unit, risk  policy maker, dan strategic busines partner (auditor),  (3) independensi dengan mekanisme four eyes principles, saling mengontrol dan melengkapi  dalam fungsinya sebagai maker,  checker, dan signer  namun dengan semangat bersinergi. Komponen yang terakhir adalah infrastruktur manajemen risiko, yang terdiri atas metodologi, sistem informasi manajemen, struktur limit dan mekanisme kontrol.  

Akhirnya, penerapan manajemen risiko yang berhasil selalu dimulai dengan komimen dan kepemimpinan yang kuat dari manajemen puncak, dipadu dengan SDM yang berkompeten terutama di bidang manajemen risiko, plus didukung dengan budaya sadar risiko di seluruh jajaran perusahaan.  Semoga.

Jakarta, 9 Oktober 2009.